Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat mengikuti rangkaian agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Sambas, Kalbar, Senin (8/8/2022). Foto: Hanum/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai, keberadaan Rumah Sakit (RS) dan puskesmas merupakan sarana prasarana paling vital di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Ia mengatakan Komisi IX DPR RI mendorong secara penuh perencanaan pembangunan RS bertaraf internasional di Sambas. 

"Tentang keinginan untuk memiliki RS standar internasional, saya kira sejalan dengan Komisi IX DPR RI. Bukan hanya di Bali dan Jakarta (yang memiliki RS Standar internasional), justru paling penting di daerah perbatasan ini. Kita sangat mendukung dan mendorong, paling tidak bisa bersaing dengan Malaysia untuk mencegah masyarakat kita berobat ke luar negeri," jelas Edy usai mengikuti rangkaian agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Sambas, Kalbar, Senin (8/8/2022). 

Untuk diketahui, Sambas adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah perbatasan ini mempunyai potensial yang cukup besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seperti halnya, terdapat keterbatasan fasilitas dan pelayanan kesehatan di Sambas, kondisi puskesmas masih banyak yang belum sesuai dengan standar Permenkes, serta SDM yang terbatas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini justru mengakibatkan masyarakat Kalimantan khususnya Kabupaten Sambas lebih memilih berobat ke Kuching, Malaysia. “Melihat persoalan tersebut, menjadi sangat penting untuk memperbaiki layanan kesehatan RS maupun Puskesmas di Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, saya juga minta Bupati Sambas untuk terus berkoordinasi dengan Komisi IX dan Kementerian Kesehatan tentang strategi pengembangan RS bertaraf Internasional," tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Edy menambahkan, pembangunan RS bertaraf internasional membutuhkan banyak tenaga kesehatan, khususnya dokter umum hingga dokter spesialis. Diketahui pada tahun 2021, Sambas baru mempunyai 121 dokter. “Karena itu, penguatan RS Kabupaten Sambas pun penting dilakukan. Juga diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sendiri. Karena tentu tidak semuanya menggunakan APBN,” ucap Edy.

“Pemerintah Pusat bisa lebih memberikan prioritas yang sesuai dengan analisis kebutuhan pembangunan kesehatan dan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Sambas khususnya di daerah perbatasan lintas negara antara Indonesia dan Malaysia," harap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah III itu.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sambas Santoso pun berharap melalui kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Pusat, sehingga akan muncul berbagai masukan dan dukungan yang positif guna mewujudkan Sambas yang berkemajuan. (hnm/sf)